ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21PADA PT. XYZNabila Gita Hapsarinabilagitahapsari12@gmail.comLia Ekowati lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.idAgus Buntoroagusbuntoro@roketmail.com Program Studi Akuntasi Keuangan, Politeknik Negeri Jakarta ABSTRACT Tax is the country's main income which according to the company (taxpayer) is an expensethat will reduce the company's

Pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa katering telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah jenis kredit pajak ke tiga. Masih banyak lagi jenis kredit pajak tetapi PPh Pasal 23 adalah yang paling banyak mengalami perubahan tarif dan jenis-jenis penghasilan. Penyebabnya adalah kewenangan yang diberikan UU PPh 1984 kepada Direktur Jenderal Pajak di Pasal 23 ayat (2) UU PPh 1984, yaitu “Besarnya

2.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 23 Penghasilan Pasal 23 adalah ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah

Dikutip dari Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan - PPh Pasal 21/26 oleh Sulfan (2019), salah satu cara pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan melalui pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara, atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan 1. Pengertian PPh pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh

PajakOnline.com—Wajib pajak yang memperoleh penghasilan di luar negeri maka ada peraturan pajak dari negara tersebut yang perlu dipatuhi. Pajak yang telah Anda bayarkan tersebut dapat dikreditkan agar dapat mengurangi besaran pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Pajak penghasilan ini tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Pasal 24 UU PPh

Jika terdapat bukti pendukung atas rincian besarnya tagihan, maka Beban PPh Pasal 23 = 2% x 500.000 = Rp 10.000,00. Jika tidak terdapat bukti pendukung rincian besarnya tagihan, maka Beban PPh Pasal 23 = 2% x 13.000.000 = Rp 260.000,00. Demikian penjelasan mengenai ketentuan pajak atas jasa katering di Indonesia yang perlu dipahami oleh wajib

Nah, kali ini akan dibahas contoh soal pajak penghasilan orang pribadi. ADVERTISEMENT Contoh soal dan pembahasan berikut ini bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk mengetahui, kira-kira dalam satu tahun berapa pajak penghasilan yang harus kalian bayarkan kepada negara.

PPh Pasal 26 = 20% x Rp105.000.000 = Rp21.000.000. Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah Rp21.000.000. Contoh Soal 5. Kasus dan Pertanyaan: Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp17.500.000.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% x Rp17.500.000.000 = Rp4

#3 Pemungutan PPh Pasal 22 dan Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh Bendahara Pemerintah. Pemungutan PPh Pasal 22. Dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang, seperti: komputer, mebel, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang lainnya oleh bendahara pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah, atau lembaga negara lainnya kepada wajib pajak penjual barang. PP No. 94 Tahun 2010. (3) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-­Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan: a. dibayarkannya penghasilan; b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau. c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung TOPIK 6 (Kewajiban Withholding Tax : PPh Pasal 21) Pertanyaan : Menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap dengan gaji mingguan ? Jawab : Tatri, belum menikah, pada tahun 20xx bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Kutu menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp1.500.000,00. Pajak penghasilan pasal 22 (PPh 22) merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di 5Q2K.